PPH
PASAL 21
I
Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21
Dasar Hukum PPh Pasal 21
Sandaran hukum PPh Pasal 21
adalah Pasal 21 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 (selanjutnya disebut UU PPh).
Sebagai operasionalisasi Pasal 21 UU PPh ini adalah Keputusan Dirjen Pajak
Nomor 545/PJ/2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dirjen Pajak Nomor
PER-15/PJ./2006 (selanjutnya disebut juklak PPh Pasal 21)
Pengertian PPh Pasal 21
Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah
pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran
lain yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri
sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan.
Lingkup pemotongan PPh Pasal 21
adalah berupa penghasilan sehubungan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang
dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang berupa gaji, upah, honorarium,
tunjangan dan pembayaran lain. Dengan demikian, PPh Pasal 21 hanya dikenakan
terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi dengan lingkup penghasilan sehubungan dengan
pekerjaan, jasa dan kegiatan. Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dari usaha
dan modal seperti sewa, dividen, dan royalti bukan merupakan objek PPh Pasal
21.
Pemotong PPh Pasal 21
Pemotong Pajak PPh Pasal 21 yang
selanjutnya disingkat Pemotong Pajak adalah:
a.
pemberi kerja yang terdiri dari
orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau
unit, bentuk usaha tetap, yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan
pembayaran lain dengan nama apapun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan
atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai;
b.
bendaharawan pemerintah termasuk
bendaharawan pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga
pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya dan Kedutaan Besar Republik
Indonesia di luar negeri yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan,
dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau
jabatan, jasa, dan kegiatan;
c.
dana pensiun, badan penyelenggara
Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun
dan Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua;
d.
perusahaan, badan, dan bentuk usaha
tetap, yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan
dengan kegiatan, jasa, termasuk jasa tenaga ahli dengan status Wajib Pajak
dalam negeri yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas
namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya ;
e.
yayasan (termasuk yayasan di bidang
kesejahteraan, rumah sakit, pendidikan, kesenian, olahraga, kebudayaan),
lembaga, kepanitiaan, asosiasi, perkumpulan, organisasi massa, organisasi
sosial politik, dan organisasi lainnya dalam bentuk apapun dalam segala bidang
kegiatan sebagai pembayar gaji, upah, honorarium, atau imbalan dengan nama
apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, kegiatan yang dilakukan oleh orang
pribadi;
f.
perusahaan, badan, dan bentuk
usaha tetap, yang membayarkan honorarium atau imbalan lain kepada peserta
pendidikan, pelatihan, dan pemagangan;
g.
penyelenggara kegiatan (termasuk
badan pemerintah, organisasi termasuk organisasi internasional, perkumpulan,
orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan) yang membayar
honorarium, hadiah atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada Wajib Pajak
orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan.
Dalam pengertian pemberi kerja
sebagaimana dimaksud butir a di atas termasuk juga badan atau organisasi
internasional yang tidak dikecualikan sebagai Pemotong Pajak berdasarkan
Keputusan Menteri Keuangan sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (2) UU PPh.
Keputusan Menteri Keuangan yang dimaksud adalah Keputusan Menteri Keungan Nomor
574/KMK.04/200 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 87/PMK.03/2007.
Begitu pula perusahaan dan badan
sebagaimana dimaksud butir d dan f termasuk Badan Usaha Milik Negara dan Badan
Usaha Milik Daerah, perusahaan swasta dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan badan
atau organisasi internasional dalam bentuk apapun yang tidak dikecualikan
sebagai Pemotong Pajak berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan sesuai dengan
ketentuan Pasal 21 ayat (2) UU PPh.
Subjek Pajak PPh Pasal 21
Penerimaan
penghasilan atau subjek pajak yang dipotong Pajak Penghasilan pasal 21 menurut
Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-545/PJ/2000 adalah:
- Pejabat Negara yang meliputi: (1) Presiden dan Wakil Presiden, (2) Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPR/MPR, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, (3) Ketua dan Wakil Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan, (4) Ketua dan Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Mahkamah Agung, (5) Menteri, Menteri Negara, dan Menteri Muda, (6) Jaksa Agung, (7) Gubernur dan Wakil Gubernur Kepala Daerah Propinsi, (8) Bupati dan Wakil Bupati Daerah Kabupaten, dan (9) Walikota dan Wakil Walikota;
- Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah PNS-Pusat, PNS-Daerah, dan PNS lainnya yang ditetapkan dengan dengan Peraturan Pemerintah sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1974;
- Pegawai adalah setiap orang pribadi, yang melakukan pekerjaan berdasarkan suatu perjanjian atau kesepakatan kerja baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri atau badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah;
- Pegawai tetap yaitu orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota pengawas yang secara teratur ikut serta melaksanakan kegiatan perusahaan;
- Pegawai lepas adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja dan hanya menerima upah apabila orang pribadi yang bersangkutan bekerja;
- Penerimaan pensiun yaitu orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima atau memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan dimasa lalu, termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua;
- Penerima honorarium yaitu orang pribadi yang menerima atau memperoleh imbalan hubungan dengan jasa, jabatan, atau kegiatan yang dilakukannya;
- Penerima Upah yaitu orang pribadi yang menerima upah harian, upah mingguan, upah borongan, atau upah satuan;
- Orang pribadi lainnya yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan dari Pemotong Pajak. Serta orang pribadi lainnya yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan dari Pemotongan Pajak.
Objek Pajak PPh Pasal 21
Menurut
Keputusan Dirjen Pajak No Kep-545/PJ/2000 tanggal 29 Desember 2000, yang
dimaksud Objek Pajak Penghasilan pasal 21 adalah penghasilan yang dipotong oleh
pemotong pajak untuk dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21. Yang termasuk objek
pajak PPh Pasal 21 adalah :
- Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur oleh wajib pajak berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium, termasuk honorarium anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas dari perusahaan, premi bulanan, uang lembur, komisi, gaji istimewa, uang sokongan, uang ganti rugi, tunjangan istri dan/atau tunjangan anak, tunjangan kemahalan, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan transport, tunjangan berupa pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak, beasiswa, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun;
- Penghasilan yang diterima atau yang diperoleh secara tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya termasuk tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan dan penghasilan sejenisnya lainya yang sifatnya tidak tetap;
- Upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan;
- Uang tebusan pensiun, uang pesangon, uang Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua (JHT), dan pembayaran lain yang sejenis;
- Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, beasiswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam negeri yang terdiri dari:
- Tenaga ahli yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaries, penilai dan aktuaris;
- Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, sutradara, crew film, foto model, pemain drama, penari, pemahat, pelukis dan seniman lainnya;
- Olahragawan;
- Penasehat, pengajar, pelatih, penceramah, dan moderator;
- Pengarang, peneliti, penterjemah;
- Pemberi jasa dalam bidang teknik, computer dan system aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi dan pemasaran;
- Kolportir ikan;
- Pengawas, pengelola proyek, anggota dan pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan, peserta sidang atau rapat, dan tenaga lepas lainnya dalam segala bidang kegiatan;
- Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan;
- Peserta perlombaan;
- Petugas penjaja barang dagangan;
- Petugas dinas luar asuransi;
- Peserta pendidikan, pelatihan dan pemagangan;
- distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya
- 6. Gaji, gaji kehormatan, tunjangan-tunjangan lain yang terkait gaji yang diterima oleh pejabat Negara, PNS serta uang pensiun dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya terkait dengan uang pensiun yang diterima oleh pensiunan termasuk janda atau duda dan atau anak-anaknya;
- Penerimaan dalam bentuk natural dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak atau Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final dan yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan Norma Penghitungan Khusus (deemed profit).
I PPh Pasal 21 atas Tunjangan Hari Raya (THR) Tahun 2010
Terkait dengan
pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) maka kewajiban yang harus dilakukan oleh
pemberi kerja adalah pemotongan PPh Pasal 21 atas THR tersebut. Perhitungan PPh Pasal 21 atas THR tahun 2010 dibandingkan
dengan tahun 2009 tidak mengalami perubahan, yaitu mengacu kepada Undang-Undang
PPh Nomor 36 tahun 2008 dan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 tentang Pedoman Teknis
Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 21/26 Sehubungan dengan Pekerjaan,
Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi, yang telah diubah dengan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER – 57/PJ/2009.
Apabila kepada
pegawai tetap diberikan jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus, premi,
tunjangan hari raya, dan penghasilan lain semacam itu yang sifatnya tidak tetap
dan biasanya dibayarkan sekali setahun, maka PPh Pasal 21 dihitung dan dipotong dengan cara
sebagai berikut :
- dihitung PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur yang disetahunkan ditambah dengan penghasilan tidak teratur berupa tantiem, jasa produksi, dan sebagainya.
- dihitung PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur yang disetahunkan tanpa tantiem, jasa produksi, dan sebagainya.
- selisih antara PPh Pasal 21 menurut penghitungan angka 1 dan 2 adalah PPh Pasal 21 atas penghasilan tidak teratur berupa tantiem, jasa produksi, dan sebagainya.
Contoh:
§ Joko Qurnain (tidak kawin) bekerja pada PT
Qolbu Jaya dengan memperoleh gaji sebesar Rp 2.000.000,00 sebulan. Dalam tahun
yang bersangkutan Joko menerima THR sebesar Rp 5.000.000,00. Setiap bulannya
Joko membayar iuran pensiun ke dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan
oleh Menteri Keuangan sebesar Rp 60.000,00
|
Gaji setahun
(12 x Rp 2.000.000,00)
THR |
Rp
24.000.000,00
Rp 5.000.000,00 |
|
|
Penghasilan
bruto setahun
|
Rp
29.000.000,00
|
|
|
Pengurangan :
1. Biaya Jabatan 5% x Rp 29.000.000,00 = 2. Iuran pensiun setahun 1 2 x Rp 60.000,00 = |
Rp 1.450.00,00
Rp 720.000,00
|
Rp
2.170.000,00
|
|
Penghasilan
neto setahun
|
Rp
26.830.000,00
|
|
|
PTKP
– untuk WP sendiri |
Rp
15.840.000,00
|
|
|
Penghasilan
Kena Pajak
|
Rp
10.990.000,00
|
|
|
PPh Pasal 21 terutang
5% x Rp
10.990.000,00 =
|
Rp 549.500,00
|
|
||||||||||||||||||
|
PPh Pasal 21 atas THR adalah : Rp 549.500,00 – Rp 312.000,00 = Rp
237.500,00
|
§ Karyawati Ken Prameswari (tidak kawin)
bekerja pada PT Prabu Kedaton dengan memperoleh gaji sebesar Rp 2.750.000,00
sebulan. Perusahaan ikut dalam program jamsostek. Premi Jaminan Kecelakaan
Kerja dan premi Jaminan Kematian dan Iuran Jaminan Hari Tua dibayar oleh
pemberi kerja setiap bulan masing-masing sebesar 1,00%, 0,30% dan 3,70% dari
gaji. Prameswari membayar iuran Pensiun Rp 50.000,00 dan iuran Jaminan Hari Tua
sebesar 2,00% dari gaji untuk setiap bulan. Dalam tahun berjalan dia juga
menerima THR sebesar Rp 4.000.000,00
|
Gaji setahun
(12 x Rp 2.750.000,00)
THR
Premi Jaminan Kecelakaan Kerja
12xRp
27.500,00
Premi Jaminan
Kematian
12 x Rp
8.250,00
|
Rp 33.000.000,00
Rp 4.000.000,00
Rp 330.000,00
Rp 99.000,00
|
|
|
Penghasilan
bruto setahun
|
Rp
37.429.000,00
|
|
|
Pengurangan :
1. Biaya Jabatan
5% x Rp
37.429.000,00=
2. Iuran pensiun setahun
12 x Rp
50.000,00=
3. Iuran Jaminan Hari Tua
12 x Rp
55.000,00=
|
Rp 1.871.450,00
Rp 600.000,00
Rp 660.000,00 |
Rp 3.131.450,00
|
|
Penghasilan
neto setahun
|
Rp
34.297.550,00
|
|
|
PTKP
– untuk WP sendiri |
Rp
15.840.000,00
|
|
|
Rp
18.457.550,00
Rp 18.457.000,00 |
||
|
PPh Pasal 21 terutang
5% x Rp 18.457.000,00 = |
Rp 922.850,00
|
|
Gaji setahun
(12xRp 2.750.000,00) =
Premi Jaminan
Kecelakaan Kerja
12 x Rp 27.500,00 =
Premi Jaminan
Kematian
12 x Rp
8.250,00 =
|
Rp 33.000.000,00
Rp 330.000,00
Rp 99.000,00
|
|
|
Jumlah
|
Rp
33.429.000,00
|
|
|
Pengurangan :
1. Biaya Jabatan
5% x Rp
33.429.000,00=
2. Iuran pensiun setahun
12 x Rp 50.000,00=
3. Iuran Jaminan Hari Tua
12 x Rp
55.000,00=
Jumlah
|
Rp 1.671.450,00
Rp 600.000,00
Rp 660.000,00 |
Rp 2.931.450,00
|
|
Penghasilan
neto setahun =
|
Rp
30.497.550,00
|
|
|
PTKP
– untuk WP sendiri |
Rp
15.840.000,00
|
|
|
Rp
14.657.550,00
Rp 14.657.000,00 |
||
|
PPh Pasal 21 terutang
5% x Rp
14.657.000,00=
|
Rp 732.850,00
|
|
|
PPh Pasal 21 atas Bonus adalah :
Rp 922.850,00
– Rp 732.850,00 = Rp 190.000,00
|
I PPh Pasal 21 atas Uang Rapel untuk pegawai tetap
Ada kalanya pegawai menerima kenaikan gaji di
tahun berjalan, dan keputusan kenaikan gaji itu berlaku surut, sehingga dengan
adanya kenaikan gaji berlaku surut tersebut menyembabkan adanya
pembayaran kekurangan gaji untuk bulan-bulan sebelumnya yang biasa disebut
dengan rapel. Atas rapel ini tentunya juga merupakan objek PPh Pasal 21,
sehingga juga perlu dihitung berapa besarnya PPh Pasal 21 atas uang rapel ini.
Format penghitungan PPh Pasal 21 dengan uang
rapel
a.
Gaji sebulan
(gaji lama ditambah
rapel per bln) xxx
b.
Pengurangan :
1.
Biaya
Jabatan: xx
2.
Iuran
pensiun:
xx +
xx -
c. Penghasilan neto
sebulan
(a-b) xx
d.
Penghasilan neto setahun (12 x
c) xx
e.
PTKP
setahun xx -
f. Penghasilan
Kena Pajak setahun (d-e) xx
g.
PPh Pasal 21 terutang (tarif x
f) xx
h.
PPh Pasal 21 sebulan ( g : 12)
xx
i.
PPh pasal 21 seharusnya
(jan s.d. bln sblm menerima
rapel)
xx
(h : jml bulan sblm menerima rapel)
j.
PPh 21 telah dipotong
(jan s.d. bln sblm menerima
rapel) xx
k. PPh 21 untuk uang
rapel
(i-j)
xx
Contoh:
Ahmad Zakaria pada bulan Juni 2009 menerima
kenaikan gaji, menjadi Rp. 3.5000.000,00 sebulan dan berlaku surut sejak 1
Januari 2009. Dengan adanya kenaikan gaji yang berlaku surut tersebut maka
Ahmad menerima rapel sejumlah Rp 5.000.000,00 (kekurangan gaji untuk masa
Januari s.d. Mei 2009). Untuk menghitung PPh Pasal 21 atas uang rapel tersebut,
terlebih dahulu dihitung kembali PPh Pasal 21 untuk masa Januari s.d. Mei 2009
atas dasar penghasilan setelah ada kenaikan gaji. Dengan demikian penghitungan
PPh Pasal 21 terutangnya adalah sebagai berikut. Penghitungan PPh Pasal 21
adalah sebagai berikut
a.
Gaji
sebulan
3.500.000
b.
Pengurangan :
1.
Biaya
Jabatan: 175.000
2.
Iuran
pensiun:
100.000+
275.000
c. Penghasilan neto
sebulan
(a-b)
3.225.000
d.
Penghasilan neto setahun (12 x
c) 38.700.000
e.
PTKP
setahun
17.160.000 -
f. Penghasilan
Kena Pajak setahun (d-e) 21.540.000
g.
PPh Pasal 21 terutang (tarif x
f)
1.077.000
h.
PPh Pasal 21 sebulan ( g :
12)
89.750
i.
PPh pasal 21 seharusnya
(jan s.d. bln sblm menerima
rapel)
448.750
j.
PPh 21 telah dipotong
(jan s.d. bln sblm menerima
rapel) 211.250
k.
PPh 21 untuk uang
rapel
237.500
I PPh Pasal 21 atas Uang Pesangon, Pensiun,THT, dan JHT
Pemerintah telah
mengeluarkan ketentuan yang mengatur Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21
Atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat
Pensiun, Tunjangan Hari Tua, Dan Jaminan Hari Tua Yang Dibayarkan Sekaligus,
yaitu dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 68 Tahun 2009 yang terbit tanggal
16 November 2009 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2010, tanggal
25 Januari 2010. Berikut akan disampaikan hal-hal yang diatur oleh PMK Nomor
16/PMK.03/2010 dan PP Nomor 68 Tahun 2009 tersebut.
Uang Pesangon adalah penghasilan yang dibayarkan oleh pemberi kerja termasuk
Pengelola Dana Pesangon Tenaga Kerja kepada pegawai, dengan nama dan dalam
bentuk apapun, sehubungan dengan berakhirnya masa kerja atau terjadi pemutusan
hubungan kerja, termasuk uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak.
- sebesar 0% (nol persen)atas penghasilan bruto sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- sebesar 5% (lima persen) atas penghasiian bruto di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- sebesar 15% (lima belas persen) atas penghasilan bruto di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- sebesar 25% (dua puluh lima persen) atas penghasiian bruto di atas Rp500.000.000.00 (lima raLus juta rupiah).
Uang Manfaat Pensiun
Uang Manfaat Pensiun adalah penghasilan dari manfaat
pensiun yang dibayarkan kepada orang pribadi peserta dana pensiun secara
sekaligus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang dana pensiun
oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang
pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
Tunjangan Hari Tua
Tunjangan Hari Tua adalah penghasilan yang dibayarkan
sekaligus oleh badan penyelenggara tunjangan hari tua kepada orang pribadi yang
telah mencapai usia pensiun.
Jaminan Hari Tua
Jaminan Hari Tua adalah penghasilan yang dibayarkan
sekaligus oleh badan penyelenggara jaminan sosial renaga kerja kepada orang
pribadi yang berhak dalam jangka waktu yang telah ditentukan atau keadaan lain
yang ditentukan.
Tarif PPh Pasal 21 Uang Manfaat Pensiun,
Tunjangan Hari Tua, atau Jaminan Hari Tua
Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan berupa Uang
Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, atau Jaminan Hari Tua ditentukan sebagai
berikut:
- sebesar 0% (nol persen) atas penghasilan bruto sampai dengan Rp 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah:
- sebesar 5% (lima persen) atas penghasilan bruto di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
Sifat Pemotongan PPh Pasal 21
Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai
berupa Uang
Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, atau Jaminan
Hari Tua yang dibayarkan sekaligus dikenai pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang bersifat final, kecuali dalam
hal terdapat bagian penghasilan yang terutang atau dibayarkan pada tahun ketiga
dan tahun-tahun berikutnya.
Mulai Berlaku
Ketentuan di atas berlaku sejak tanggal 16 November 2009.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar